PPID Desa Labuapi Senin, 16-11-2026
GERUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan Peresmian dan Pengucapan Sumpah atau Janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2026–2034 pada Senin, 16 November 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Utama Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sebanyak 25 desa di Kabupaten Lombok Barat diresmikan dan mengucapkan sumpah atau janji secara bersamaan. Prosesi peresmian dan pengambilan sumpah atau janji dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha.
Peresmian ini menjadi momentum penting dalam keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa. Para anggota BPD yang telah diresmikan diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, menjunjung tinggi amanah masyarakat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa. BPD berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Keikutsertaan Desa Labuapi dalam kegiatan tersebut menandai dimulainya masa pengabdian anggota BPD periode 2026–2034. Dengan telah diresmikannya kepengurusan dan keanggotaan baru, diharapkan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Labuapi dapat berjalan semakin optimal.
Kepala Desa Labuapi, H. Amanah, S.H., turut menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya peresmian dan pengucapan sumpah atau janji anggota BPD yang baru. Menurutnya, momen ini merupakan awal dari tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah masyarakat untuk kemajuan desa.
Dalam keterangannya, Kepala Desa Labuapi menyampaikan, “Alhamdulillah, kami bersyukur karena anggota BPD Desa Labuapi periode 2026–2034 telah resmi dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji. Semoga amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan komitmen untuk membangun Desa Labuapi menjadi lebih baik.”
Lebih lanjut, H. Amanah berharap anggota BPD yang baru dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dan BPD merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga berharap seluruh anggota BPD senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap aspirasi warga perlu diterima, diperhatikan, dan disalurkan melalui mekanisme yang tepat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara BPD, pemerintah desa, kepala dusun, ketua RT, serta unsur masyarakat lainnya perlu terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat dibahas secara bersama untuk mencari solusi terbaik.
Peresmian anggota BPD periode baru ini juga diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan di tingkat desa. Ketiga fungsi tersebut perlu dijalankan secara seimbang dengan mengedepankan musyawarah, keterbukaan, dan sikap saling menghargai.
Dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD diharapkan mampu memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Aspirasi yang disampaikan warga, baik mengenai pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun penyelenggaraan pemerintahan, perlu menjadi perhatian bersama.
Bagi Pemerintah Desa Labuapi, keberadaan BPD bukan sekadar bagian dari struktur pemerintahan desa, melainkan mitra penting dalam membangun komunikasi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kerja sama yang harmonis akan mendukung pelaksanaan program desa agar lebih terarah dan memberikan manfaat yang luas.
Kepala Desa Labuapi juga berharap agar perbedaan pandangan dalam menjalankan tugas dapat disikapi secara bijaksana. Perbedaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang seharusnya menjadi ruang untuk bertukar pikiran, memperkaya pertimbangan, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat terus mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Pelantikan serentak anggota BPD dari 25 desa di Kabupaten Lombok Barat ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan desa membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemajuan wilayah.
Amanah yang telah diucapkan dalam sumpah atau janji hendaknya menjadi pedoman bagi setiap anggota BPD dalam melaksanakan tugas selama masa jabatan. Integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat menjadi nilai penting yang perlu dijaga selama menjalankan pengabdian.
Pemerintah Desa Labuapi menyambut baik dimulainya masa tugas BPD periode 2026–2034 dan berharap seluruh anggota dapat segera menjalankan peran sesuai tugas serta kewenangannya. Dukungan dan koordinasi dari seluruh unsur pemerintahan desa juga diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan tanggung jawab tersebut.
Melalui momentum peresmian ini, diharapkan terbangun semangat baru dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan Desa Labuapi. Sinergi yang baik antara kepala desa dan BPD akan menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Pada akhirnya, Pemerintah Desa Labuapi mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal pelaksanaan tugas anggota BPD yang baru. Dengan kebersamaan, komunikasi yang baik, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan